Advertorial Pemko Pekanbaru
2019, Pemko Targetkan Pekanbaru Terbebas dari Kawasan Kumuh
Senin, 04-12-2017 - 07:33:21 WIB
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, Mulyasman.

TERKAIT:
 
  • 2019, Pemko Targetkan Pekanbaru Terbebas dari Kawasan Kumuh
  •  

    PEKANBARU - Sama dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, Kota Pekanbaru yang menyandang status sebagai ibukota Provinsi Riau juga dihadapkan dengan persoalan kawasan kumuh. Merujuk data yang ada, Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah kumuh lebih kurang 632,27 km2 dan 113,56 hektare merupakan kawasan kumuh yang tersebar di 19 kelurahan dari 7 kecamatan. Di antaranya, Kecamatan Senapelen, Limapuluh, Rumbai Pesisir, Rumbai, Tampan, Pekanbaru Kota dan Payung Sekaki.

    Melalui program Kota Tanpa Kumuh alias Kotaku, pemko menargetkan kota ini akan terbebas dari kawasan kumuh pada tahun 2019 mendatang. "Kita telah membahas langkah-langkah prioritas untuk percepatan program bersama tim Kotaku," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, Mulyasman, di Pekanbaru.

    Dia menjelaskan pembahasan langkah percepatan tersebut dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Satker Kota Kumuh dari Pemprov Riau, yang tergabung dalam Tim Kotaku, hari ini.

    Tahun ini, Pemerintah Kota Pekanbaru mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp10,5 miliar untuk menata kawasan kumuh di Kota Bertuah tersebut. Selain itu, suntikan dana untuk program yang sama juga diperoleh dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp2,9 miliar.

    Mulyasman mengatakan, secara keseluruhan dana itu nantinya akan dimanfaatkan untuk menata 13 kelurahan di Kota Pekanbaru yang kini masuk dalam daftar kawasan kumuh. Dia menjelaskan penataan akan dilakukan secara bertahap hingga target 2019 terealisasi. "Ada 13 kelurahan di Pekanbaru yang masuk dalam daftar kawasan kumuh. Kawasan ini lah secara bertahap yang akan kita lakukan penataan," ujarnya.

    Lebih jauh, dalam rapat bersama tim Kotaku dan satker dari Pempov Riau tersebut juga bertujuan untuk menyatukan cara pandang dalam penanganan persoalan kumuh di Pekanbaru. Sehingga tujuan nol persen kawasan kumuh di wilayah Pekanbaru dapat terealisasi dengan baik.
    Dia berharap dengan diatasinya permasalah wilayah kumuh yang mayoritas akibat padatnya pemukiman serta tingkat ekonomi rendah dapat bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas permukiman secara komprehensif.

    Untuk itu, dalam menjalankan program tersebut dia mengatakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Sejauh ini partisipasi dari masyarakat masih kurang terutama berkenaan langsung dengan lahan ketika dibutuhkan perluasan untuk menjadikan lingkungan lebih baik.

    Untuk tujuan yang sama, sebelumnya  Pemerintah Kota Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Pemukiman Kumuh. Dengan Perda ini, Pemko mencanangkan Kota Pekanbaru bebas dari kawasan dan pemukiman kumuh jelang tahun 2020.

    Dalam Rapat Paripurna Pengesahan Perda Kota Pekanbaru tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Senin (21/11/2017), di DPRD Pekanbaru, Asisten II Pemko Pekanbaru Dedi Gusriadi menyampaikan beberapa hal. "Jika Pekanbaru dari luasan wilayahnya itu baru terbangun sekitar 30 persenya dan masih banyak kawasan yang belum terbangun," kata Dedi usai rapat paripurna.

    Sebelum disahkan menjadi Perda, sesuai laporan juru bicara Pansus Ruslan Tarigan, dalam Paripurna menyampaikan pembahasan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berharap, agar program ini dapat dijalankan sesuai harapan bersama.

    "Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 8 ayat (3) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP), maka program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi satu amanah yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah," jelasnya.

    Dikatakannya, dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diatur bahwa salah satu tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah yaitu memfasilitasi peningkatan kualitas tergadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

    Terkait dengan permasalahan kumuh, UU PKP mengamanahkan dua bentuk upaya yang wajib dilakukan. Yaitu, pencegahan untuk perumahan. Pemko dan permukiman yang tidak kumuh serta peningkatan kualitas untuk perumahan dan permukiman yang sudah kumuh.

    "Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dilakukan melalui pola-pola penanganan pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali sesuai dengan hasil penetapan lokasi," tegasnya.

    Sebagai pedoman dalam kegiatan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016, tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

    Ditambah Dedi, arti penting Perda kumuh juga merupakan amanah PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, lampiran Bidang PU, Sub Bid permukiman, Sub-sub Bidang permukiman kumuh, disebutkan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab menetapkan Perda Kumuh sebagai salah satu kewajiban Pemda sesuai dengan semangat otonomi daerah.

    "Direktorat Jenderal Cipta Karya, termasuk dalam program ini terkait dalam bidang bangunan gedung dan lingkungan, pengembangan permukiman, air minum, pengelolaan limbah dan persampahan. Untuk mendukung pelaksanaan program ini di daerah, baik melalui alokasi APBN, APBD Provinsi, maupun APBD kota maka dibutuhkan landasan hukum dalam bentuk perda," tegasnya.

    Untuk penataannya, nanti dikatakan Dedi, sudah disosialisasikan. "Penataan tentu mengatur agar Pekanbaru lebih tertata. Target kita tentu ini segera dilaksanakan, " ungkapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga berharap, supaya Pemko bisa segera merealisasikannya. "Ini program yang bagus dari pusat. Semuanya untuk penataan agar lebih baik, dan kita mendukung dalam membuat kota bersih. Surabaya bisa dijadikan contoh," kata Romi.

    Untuk itu, dalam pelaksanaannya nanti, disarankan Romi, masyarakat dan Pemko dapat bersinergi dalam upaya mencapai apa yang diharapkan bisa tercapai. "Harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Target kita semua berjalan dengan baik, apalagi ini anggarannya dari pusat," imbuhnya.



    Terus Digesa
    Upaya Pemko Pekanbaru bebas dari kawasan kumuh terus digesa. Tim percepatan yang terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru bersama Bappeda dan Satker Kota Kumuh dari Pemprov Riau terus menggesa program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). \

    "Ini target nasional pada akhir 2019 mendatang," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Mulyasman. Upaya itu juga digesa dengan selalu digelarnya rapat tim gabungan beberapa waktu lalu di ruang kantor Bappeda Kota Pekanbaru.

    Dalam rapat ini dibahas soal langkah-langkah untuk mempercepat program Kotaku selain juga untuk menyatukan cara pandang dalam penanganan persoalan kumuh di Pekanbaru, serta mengajak seluruh stakeholder memahami dan mendukung program Kotaku. Sehingga tujuan nol persen kawasan kumuh di wilayah Pekanbaru dapat terealisasi dengan baik.

    "Rapat bersama untuk menyampaikan ekpose program dan desain-desain yang akan menjadi prioritas kami," kata Mulyasman.

    Ia menyatakan keberpihakan anggaran juga dibutuhkan untuk menggesa pengentasan kawasan kumuh dari pemerintahan pusat. Di mana tahun ini Pemko Pekanbaru mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp10,5 milliar untuk menata kawasan kumuh di Kota Pekanbaru.

    Selain dari pemerintah pusat, Pemko juga mendapatkan bantuan Rp2,9 milliar dari Pempov Riau yang juga diperuntukkan untuk menata kawasan kumuh di Pekanbaru yang jumlahmya sejauh ini tercatat 13 kelurahan. "Memang ada 13 kelurahan di Pekanbaru yang masuk dalam daftar kawasan kumuh. Kawasan ini lah secara bertahap yang akan kita lakukan penataan,"ujarnya.

    Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat secara sinergis dibidang perumahan dan pemukiman dalam Kotaku, serta permasalahan penanganan permukiman kumuh akan lebih cepat tertangani.

    Permasalahan kekumuhan, kemiskinan serta pemukiman padat, lanjutnya bisa diselesaikan dan pada akhirnya bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas permukiman secara komprehensif, serta dapat menjadi gerakan di masyarakat dengan sumberdaya yang dimilikinya. Pemko Pekanbaru sangat antusias dan memberikan dukungan pada program KOTAKU agar terbebas dari Kawasan Kumuh.

    Agar tujuan program tersebut tercapai, maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Sejauh ini partisipasi dari masyarakat masih kurang terutama berkenaan langsung dengan lahan ketika dibutuhkan perluasan untuk menjadikan lingkungan lebih baik.

    "Agar program Kotaku nanti terpelihara setelah dibangun, maka proses pelaksanaannya perlu melibatkan masyarakat lewat bergotong-royong, mulai dari merancang hingga membangunnya, Dengan demikian semua akan memelihara dengan baik, karena merasa terlibat dan memiliki," katanya. (pku1)



     
    Berita Lainnya :
  • 2019, Pemko Targetkan Pekanbaru Terbebas dari Kawasan Kumuh
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Siaran TV Digital Masih Menunggu Ekosistem
    2 Ini Data 104 Perusahaan yang Diduga Lakukan Alih Fungsi Lahan Versi Komisi A DPRD Riau
    3 Dinilai Sukses Membangun Pekanbaru
    Firdaus-Ayat di Mata Para Tokoh Riau
    4 Advertorial Pemko Pekanbaru
    2019, Pemko Targetkan Pekanbaru Terbebas dari Kawasan Kumuh
    5 Ini Harga iPhone 7 dan iPhone 7 Plus dari iBox!
    6 Dewan Pengupahan Sepakati UMK Inhil 2017 Rp2.342.160
    7 Para Pasangan Calon di Pilwako Pekanbaru dan Pilkada Kampar Jalani Tes Kesehatan
    8 Advertorial Pemko Pekanbaru
    Lakukan Pemerataan Pembangunan dengan Pengembangan Kawasan Tenayan Raya
    9 Ada yang Menarik di Mesjid An-Nizham Pantai Raja Kampar, Ini Dia!
    10 Advertorial Pemko Pekanbaru
    Tolak Transportasi Online, Cara Dishub Pekanbaru Memelihara Angkutan Konvensional
     
     
    Rabu, 13-November-2019 | Jam Digital
    PEDOMAN MEDIA SIBER
    © 2015-2017 PEKANBARUSATU.COM, All Rights Reserved
    lace frontal wigscurly hair weave